Agus Prabowo Usulkan Katalog Lokal untuk Papua Dan Papua Barat

05 November 2017 11:34

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agus Prabowo menyatakan pendekatan teknologi informasi dinilai mampu menjadi “jawaban” dalam mengatasi persoalan keterbatasan pelaksanaan pengadaan di wilayah Papua dan Papua Barat. Sistematisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi ini, menurutnya,  lebih solutif  karena bersifat berkesinambungan dibandingkan harus memberlakukan kekhususan-kekhususan atau affirmative action dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di kedua wilayah itu. 

“Karena kecenderungan dunia sendiri sekarang sudah meninggalkan affirmative action. Dunia ini sekarang  mempercepat (pelaksanaan pengadaan) itu dengan jawaban sistem,” ujar Agus saat memberikan gagasannya pada acara bertajuk “FGD Pembentukan dan Pengembangan Fungsi LPSE se-Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat”, Rabu (18/10), di Jakarta.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani menjelaskan bahwa kebijakan affirmative action yang diberlakukan saat ini sebetulnya diperlukan untuk mengakomodasi pengusaha-pengusaha lokal yang belum mampu bersaing maupun masih perlu diberikan keberpihakan.  Dengan diberlakukannya affirmative action, misalnya,  pejabat pengadaan dapat melakukan penunjukan langsung kepada pengusaha lokal dengan nilai threshold yang lebih besar.

Ia  mengakui bahwa hingga saat ini pelaksanaan pengadaan di wilayah Papua Barat masih mengalami kendala. Dengan pemberlakukan e-procurement secara penuh saja, lanjut Lakotani, proses realisasi beberapa paket-paket pengadaan menjadi terhambat. Menurutnya,hal ini berdampak pada tingkat serapan APBD di wilayahnya yang hingga pertengahan Oktober tahun ini masih rendah.

“Apa persoalannya? Persoalannya karena pemberlakuan proses pelelangan dan pengadaan barang jasa yang dilakukan secara elektronik (yang tidak didukung ekosistem pengadaan yang baik-red) ” ujarnya prihatin.

Lakotani menjelaskan bahwa dalam proses pelaksanaan pengadaan secara elektronik, pihaknya memang perlu bekerja keras dalam menyiapkan unsur-unsur yang dibutuhkan.  Dalam hal sumber daya manusia, misalnya,  peningkatan kapabilitas dan kompetensi tidak hanya diperlukan  oleh  pejabat pengadaan di lingkungan pemda, melainkan juga penyedia-penyedia lokal yang berniat ikut serta dalam pelaksanaan pengadaan pemerintah. Fasilitas dan prasarana pendukung pelaksanaan e-procurement pun, menurutnya, belum cukup memadai.

Apalagi, persoalan ini semakin kompleks dengan kondisi stabilitas politik di wilayah Papua. Hal ini pada akhirnya berdampak pada sering tertundanya realisasi pengadaan di wilayahnya..

“Ada daerah-daerah yang kemudian kesulitan untuk mengakses internet. Misalnya ada masyarakat yang berkeinginan untuk berkompetisi sebagai pengusaha, kemudian tidak bisa mengakses itu. Kemudian sistem yang ada pada pemerintah—sistem yang sekarang dibangun—itu juga tidak serta-merta bisa diakses,” imbuh Lakotani.

Meski mendukung penuh implementasi pengadaan yang transparan dan akuntabel, Lakotani mengharapkan kebijakan affirmative action yang dituangkan dalam Perpres Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Khusus Papua dan Papua Barat dapat terus diberlakukan. Bahkan, ia meminta nilai threshold dapat dinaikkan lagi.

“Nah, ini supaya ada afirmasi yang riil; ada kebijakan dan keberpihakan. [...] Dalam konteks kekhususan itulah, saya pikir  tidak ada salahnya kalau kami minta naik,” ujar Lakotani.

Katalogisasi produk lokal

Dalam kaitan dengan pengembangan basis elektronisasi sistem pengadaan, Agus pun  mencontohkan pelaksanaan pengadaan melalui e-katalog lokal—yang menurutnya—mampu memberikan aksesibilitas yang lebih besar kepada pengusaha lokal. Pasalnya, melalui e-katalog lokal, produk-produk yang bersifat lokal dapat diusulkan untuk masuk ke dalam sistem.

Lalu apa dampaknya? Menurutnya, katalogisasi ini akan memberikan kemudahan dalam berbelanja kebutuhan pemerintah , mengurangi biaya pengiriman, sekaligus menciptakan pasar pengadaan yang melibatkan pengusaha-pengusaha lokal.

“Jadi, (barang-barang yang) ‘bergeraknya’ lokal-lokal saja—seperti beton curah dan aspal curah—yang kalau dikirim ke tempat jauh jadi mahal. Atau yang kedua, produk dari pengusaha lokal—termasuk pengusaha Papua—ini  bisa ditayangkan di sini,” pungkas Agus. (eng)

Sumber: http://www.lkpp.go.id/#/read/4897