LKPP, KPK, dan 5 Kementerian Fokus Tetapkan Target Triwulan Pengendalian Korupsi

02 Februari 2019 17:57

Jakarta – Menindaklanjuti pembahasan sebelumnya yang dilakukan pada (15/01/19) di Gedung LKPP, Kamis (31/1/19) LKPP kembali hadir dalam rapat kelanjutan rencana aksi nasional pencegahan korupsi.

Dengan membawa prinsip dasar percepatan atau akselerasi, maka LKPP bersama KPK mendorong 5 kementerian target Stranas (Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Budaya, dan Kementerian Pertanian) untuk bisa menyepakati bersama draft target triwulan aksi pengendalian korupsi 2019 – 2020 yang dilakukan di Gedung Merah Putik KPK, Jakarta.

Pembahasan yang dilakukan secara bersama dengan 5 kementerian tersebut, mengharapkan seluruh pihak terkait untuk mampu lebih fokus dalam memfinalisasi target triwulan. Tidak hanya diluar penetapan target, tetapi hal teknis dan progres persiapan masing-masing kementerian dan pemda juga dilakukan untuk bisa saling berkoordinasi dalam tahapan persiapan ini.    

Persiapan yang terus dikejar, sejalan dengan yang dikatakan oleh Direktur Pengembangan Sistem Katalog, G.A.A. Diah Ambarawaty, dirinya mengharapkan agar 5 kementerian tersebut untuk bisa sama-sama melakukan MoU dan PKS di bulan Februari 2019.

“Diharapkan persiapan kementerian yang masih tertinggal persiapannya bisa mengejar tahapan yang sudah dilakukan kementerian lainnya, sehingga penandatangan bisa dilakukan bersama pada Februari 2019,” terang Diah dihadapan diskusi yang juga dihadiri KemenPan-RB dan Pemda DKI.


Lihat juga : Promo Free Ongkos Kirim untuk Seluruh Wilayah Indonesia

Kepala Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Rahmat Suwanda, juga memperkuat keinginan momentum penandatanganan MoU Katalog Sektoral agar bisa dilakukan secara bersamaan oleh 5 kementerian target Stranas.  

“Pimpinan kementerian dan lembaga itukan hadir, harapannya get attention get commitment disitu gitu, jadi kalau satu-satu ngga dapat hal itu (semangatnya-red),” tegas Asep.


Asep menegaskan bahwa penandatangan MoU bersama bukan sekedar dilihat sebagai kegiatan ceremonial semata.

“Mari kita laksanakan event itu tidak hanya sekedar ceremonial, mohon maaf ” tegas Asep.

Fokus pada pembahasan akan 4 pokok pikiran utama (UKPBJ, e-katalog, SIKaP, pengadaan konsolidasi dan sentralisasi), maka telah sepakat akan penetapan dari target triwulan yang perlu dijaga komitmennya oleh setiap pihak yang terlibat.

LKPP sendiri akan menjaga komitmen tersebut dibantu dengan pemantauan dan monitoring pelaksanaan yang dilakukan KPK hingga tahapan pelaksanaan terlaksana. KPK sendiri mengatakan sudah mempersiapkan sistem pemantauan yang siap digunakan.

“Informasi pada Bapak dan Ibu, sistem pemantauan nanti tidak lagi menggunakan Sipandu (Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan – red) yang selama ini ada di KSPI. Kesepakatan baru dibuat kemarin dan akan langsung kemudian ke website Stranas KPK, dan itu ada di stranaspk.kpk.go.id, dan juga akan menggunakan tools yang dimodifikasi ada tools yang Namanya MCP (monitoring center for prevention-red).”


Lihat juga : Jadwal Perpanjangan Kontrak Katalog dan Klarifikasi 


Selanjutnya, diskusi intensif bersama ini akan terus dilakukan secara rutin. KPK sendiri juga akan melakukan pemantauan dari target-target triwulan yang ada agar bersama dapat mewujudkan peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa. (Ai)