LKPP Siap Gencarkan Katalog Sektoral dan Lokal Di 2019 Hingga 2020

21 Januari 2019 10:31

Jakarta (15/1/19) – Kebutuhan katalog yang semakin besar mengarahkan LKPP melakukan langkah rencana aksi nasional yang juga berkaitan dengan pencegahan korupsi. Menjalankan implementasi tersebut, LKPP melalui Direktorat Pengembangan Sistem Katalog mengundang kementerian-kementerian yang masuk ke dalam daftar target Strategi Nasional (Stranas).

Hadir dalam rapat di Gedung LKPP oleh Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Sarah Sadiqa, yang di dampingi oleh Direktur Pengembangan Sistem Katalog yang baru saja dilantik, G.A.A. Diah Ambarawaty, serta Direktur Pengembangan Sistem Katalog sebelumnya, Emin Adhy Muhaemin, memberikan gambaran akan kebijakan yang melatarbelakangi serta target dalam pelaksanaan.

“Tentu ada regulasi terkait, pertama adalah Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, kemudian Peraturan Presiden No 54 tahun 2018 tentang Stranas. Kemudian ada surat Keputusan Bersama ini kalau tidak salah KPK, Kemendagri, Bappenas, yang memberlakukan 2019 sampai dengan 2020, jadi program kita adalah untuk lakukan di 2019 hingga 2020,” ungkap Emin.

Untuk segera menjawab realisasi tersebut, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Budaya, dan Kementerian Pertanian, telah hadir dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di Gedung LKPP pada Selasa (15/1).

Kehadiran dari 5 Kementerian terpilih ini juga dipertegas oleh Sarah Sadiqa dalam kesempatanya memperkenalkan Katalog Sektoral.

“Berdasarkan Perpres 16/18 dan Stranas bahwa 5 KL (kementerian lembaga-red) yang hari ini berkumpul itu harus sudah masuk pada Katalog Sektoral, yang artinya nanti dikelola, diproses, ditandatangani oleh kementerian masing-masing tapi tayangnya di LKPP. Jadi tayangnya masih di sistem yang sama tidak berbeda,” tegas Sarah.


Lihat juga : LKPP Terima Kedatangan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)


Berbagi pengalaman akan proses dari tahapan-tahapan Katalog Sektoral yang sebelumnya telah terlaksana, Sarah Sadiqa menyarankan agar para kementerian bersiap untuk segera mengumpulkan data-data dari pengalaman kebutuhan pengadaan yang selama ini dilakukan, sehingga proses analisis kajian dapat dipercepat.

 “Karena itu kalau memang mau memulainya saya sangat menyarankan data itu bisa dikumpulkan lebih awal. Jangan dipikirkan datanya harus lengkap, berseri dari tahun berapa mungkin tidak sampai seperti itu bapak ibu sekalian, tapi ada satu indikasi yang memastikan bahwa memang setiap tahun mungkin kita belanjanya itu, speknya itu (spesifikasi-red),” terang Sarah.

Perwakilan kementerian-kementerian terpilih ini mempertanyakan akan jenis produk sektoral yang masuk dalam penayangan. Sarah mengatakan, “Untuk usulan produk atau komoditas saya menyarankan kembali kepada kebutuhan. Kalaupun ternyata sama, maka ibu bapak yang lebih tahu kebutuhannya,” jawab Sarah. 

Mendorong percepatan penerapan Katalog Sektoral, KPK yang diwakili oleh Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH) juga turut hadir untuk mendukung langkah LKPP agar bisa segera membenahi Katalog Sektoral dengan target 5 kementerian dan 34 provinsi pada 2019 hingga 2020 mendatang.

Atas dasar tersebut, Korsupgah juga mengatakan untuk berkomitmen lebih memfokuskan pemantauan terhadap aksi implementasi di 5 Kementerian yang ada.

“Ditujukan ke dalam 5 kementerian dan Korsupgah punya kepentingan untuk mendorong 34 provinsi dan kami akan memantau secara khusus kepada 5 kementerian khusus, sehingga nantinya bisa menjadi contoh,” jelasnya.

Sejalan dengan KPK, Sarah mengamanatkan jajarannya untuk bisa segera merampungkan proses MOU dan PKS agar target implementasi aksi nasional bisa segera terlaksana.

“Dari rapat ini mempertegas akan pelaksanaan Katalog Sektoral, dan PR bagi LKPP akan mempercepat untuk MOU dan PKSnya,” tutup Sarah. (Ai)