LKPP Terima Kedatangan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

21 Januari 2019 09:59

Jakarta (11/1/19) – Hadir dalam menerima kedatangan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada Jumat lalu di Gedung LKPP, Sarah sadiqa selaku Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi bersama Direktur Pengembangan Sistem Katalog, Emin Adhy Muhaemin menerima dengan hangat pertemuan yang mengagendakan pembahasan tahapan pengadaan komoditas Internet Service Provider

Dalam kedatangannya, APJII yang diwakili salah satunya oleh Henri Kasyfi Soemartono, selaku Sekjen APJII berdialog untuk membahas reviu proses tahapan yang dialami para anggotanya dan terkait isu yang saat ini menjadi highlight bagi APJII yaitu proses pemilihan penyedia.

Menjawab beberapa isu yang disampaikan, Sarah Sadiqa menyampaikan agar tahapan proses pengadaan di LKPP sebaiknya diikuti dengan baik sejak awal proses Pra Aanwijzing digelar, dan wajib dihadiri oleh petinggi perusahaan, demi terbentuknya komunikasi yang dua arah antara tim Pokja dan penyedia ketika penyusunan pemberkasan.   

“jadi yang perlu kami tekankan adalah dokumen pengadaan itu penting, karena itu pertama mohon proses yang paling penting itu mohon penekanan dari asosiasi harus dikirim orang yang betul-betul punya capacity disitu” ungkap Sarah.

Lebih lanjut, Sarah juga mendukung positif hadirnya APJII yang mampu membuka komunikasi positif sehingga kedepannya mampu menjadi ujung tombak dari aspirasi para anggota penyedia komoditas ISP serta penyambung informasi

“Saya terpikir, saya ingin pak Emin kita kerja sama dengan asosiasi pokoknya dikelola di tempatnya bapak. Mulai dari pelatihan itu perlu diberikan kepada penyedia yang dalam konteksnya pengadaan bagaimana sih cara mengisinya, nah itu kita perlu kerja sama karena bapak akan punya jaringan yang jauh lebih luas daripada kami, kami nanti support dimateri,” katanya.  


        

Lebih lanjut Sarah Sadiqa meminta APJII untuk benar-benar bisa menjadi pintu masuk yang baik bagi para anggotanya dalam mengakomodir kebutuhan penyedia dan kebijakan yang dikeluarkan LKPP.

“Jadi yang perlu kami tekankan itu adalah dokumen pengadaan itu pengikat dan ketika itu diluncurkan pak, tidak ada lagi yang bisa membendung itu, karena itu akan terus berputar sampai selesai bahkan kalau dalam pengadaan sampai KPA-nya (Kuasa Pengguna Anggaran, red) tidak bisa berbuat apa-apa,” terang Sarah di hadapan perwakilan APJII.

APJII sendiri mendukung gagasan Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, dan mengatakan untuk bisa saja menjadi sebuah persyaratan.

Lebih lanjut, wacana akan pembukaan batch kedua juga disinggung oleh APJII. Untuk menjawab hal tersebut Sarah dan Emin sepakat bahwa pembukaan baru dapat dilakukan secara Katalog Sektoral. Dengan mempertimbangkan manfaat dan kebutuhan yang lebih terarah pada sektor Kementerian itu sendiri, yang dalam kaitannya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika.


Lihat juga : Perombakan Sejumlah Posisi di Direktorat Pengembangan Sistem Katalog


Untuk itu, APJII diharapkan dapat menyampaikan suara usulan tersebut kepada pihak-pihak di Kominfo, sehingga LKPP dapat membantu melaksanakan Katalog Sektoral.

“Karena kami tidak mungkin bisa berjalan kalau tidak ada usulan dari mereka” ujar Sarah.

Sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018, memang pelaksanaan katalog sektoral sudah harus dilakukan di beberapa Kementerian, mendorong kebijakan tersebut Sarah Sadiqa membuka peluang tersebut agar pemenuhan kebutuhan bisa dilaksanakan lebih fleksibel.

“Dengan sektoral bisa menjadi lebih fleksibel, kapan aja ada kebutuhan bisa langsung dilaksanakan, kapan saja dirasa persaingan kurang maka bisa masuk,” jelasnya. (Ai)