Pantau Pelaksanaan e-Purchasing dengan Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Kampar Riau

29 Oktober 2018 16:27

Tidak hanya mengelola sistem katalog, akan tetapi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Katalog Elektronik dan e-purchasing sudah menjadi tugas LKPP yang berlandaskan Pasal 38 Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018.

Pada kegiatan monitoring dan evaluasi ini, tim Pengelolaan Katalog memulai perjalanan dengan mengunjungi Pekanbaru, Riau. Kunjungan yang dilakukan merupakan bentuk komitmen LKPP dalam menindaklanjuti aduan-aduan yang masuk ke LKPP terhadap proses pengadaan yang berjalan.

Dalam tinjauan yang telah dilakukan, tim Pengelolaan Katalog yang dipimpin oleh Dwi Satrianto, Kasubdit Pengelolaan Katalog, mengujungi sejumlah tempat dari sisi penyedia maupun Pejabat Pembuat Keterangan (PPK) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Bangkinang, dengan tujuan bisa melihat peta permasalahan secara objektif.


Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang berlangsung, LKPP menindaklanjuti aduan yang ada dengan menelusuri berdasarkan data transaksi e-Purchasing, kinerja penyedia, pelaksanaan kontrak, dan kewajaran harga tayang.



Lihat juga : LKPP Bersiap Adakan Forum Pengadaan Terbesar 2018 



 Berdasarkan hasil data dan wawancara yang dilakukan, ditemukan beberapa permasalahan lapangan yang perlu ditangani lebih lanjut. Melalui kebijakan yang diterapkan, Dwi Satrianto sebagai perwakilan LKPP memberikan penjelasan dari klarifikasi yang dijabarkan oleh dinas, Inspektorat terkait dan penyedia.

Pada penjelasannya, Dwi menggarisbwahi bagaimana sebuah kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan suatu permasalahan e-Purchasing yang terjadi. Menurutnya, ketika proses e-Purchasing terjadi keterlibatan PPK berdasarkan UU ITE sangatlah besar dari proses awal sampai dengan akhir perikatan kontrak.

Dengan begitu proses pengadaan harusnya menjadi pantauan PPK, bukan hanya kaitannya antara PP dan penyedia. Sehingga permasalahan yang terjadi dilapangan dapat dicegah sedini mungkin.


Lebih daripada itu, Dwi juga menegaskan jika permasalahan berada diwilayah PP atau PPK maka, pemerintah haruslah menyelesaikan kewajibannya terlepas dari tuntutan hukuman pribadi kepada oknum yang terlibat dalam lingkaran permasalahan.

Selain itu, Dwi dan tim juga mendapatkan fakta dan bukti pendukung lainnya dari berbagai pihak. Dimana diketahui juga terjadi pelanggaran dari sisi penyedia yang diketahui melakukan pengiriman produk kepada Satker tanpa menggunakan distributor yang telah terdaftar di LKPP. Untuk itu, LKPP akan memberikan Surat Peringatan.

Dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan, diharapkan dapat memberi supervisi dalam berupa pembinaan dan juga menjadi fasilitator diantara pemesan dan penyedia demi mewujudkan pengadaan yang professional. (Ai)