LKPP Berikan Teguran Kepada Penyedia Komoditas Obat

31 Mei 2018 10:54


sumber : www.researchsnipers.com


Jakarta – Dalam mengemban tugas sebagai pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah, LKPP memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaanya.

sebagai Lembaga yang memiliki otoritas dalam melakukan pengawasan, tentunya LKPP wajib untuk mengawasi proses pengadaan barang atau jasa pemerintah termasuk ketika penyimpangan terjadi. Merespon terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi, LKPP berhak untuk memberikan sanksi baik berupa teguran hingga pemutusan kontrak kepada sejumlah penyedia katalog.

Sebagaimana yang sering dilakukan oleh LKPP melalui Subdirektorat Pengelolaan Katalog dalam pemantauan proses e-Purchasing yang terjadi pada katalog elektronik. Kali ini LKPP memberikan surat teguran kepada sejumlah penyedia obat yang terbukti telah melakukan pelanggaran e-Purchasing dengan menetapkan minimum pembelian produk obat.


Memberlakukan minimum pembelian obat tidak dibenarkan pada proses e-Purchasing, karena pencantuman keterangan tersebut tidak disebutkan dalam klausul kontrak Katalog. Dengan begitu penyedia tidak dibenarkan untuk menolak pemesanan paket obat yang dilakukan pemesan.

Lebih lanjut, LKPP juga menegaskan jika proses pengadaan obat yang dilakukan oleh para pemesan sampai saat ini berdasarkan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) bukan berdasarkan minimum Rupiah. Untuk itu, para penyedia diharapkan untuk mengakomodir kebutuhan pemesan lewat paket yang diterima, tanpa minimum pembelian yang ditentukan sebagaimana yang masih sering menjadi temuan lapangan LKPP. 

Langkah-langkah tersebut dilakukan demi mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for money dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.