Workshop Pengembangan SPSE dan eKatalog Ciptakan SDM yang Profesional

16 April 2018 08:42



Bali - Menuju penerapan Peraturan Presiden No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana penerapannya akan mulai berlaku pada 1 Juli 2018. Untuk itu, LKPP berupaya mensosialisasikan isi dari peraturan baru yang nantinya menjadi acuan bagi setiap pelaku pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Kegiatan yang diadakan mulai 4 April hingga 6 April 2018 ini diikuti oleh sejumlah Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Kegiatan yang dibuka langsung oleh Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Sarah Sadiqa, memberikan beberapa arahan dalam sambutannya.

Pada kesempatan tersebut, Sarah sadiqa mengungkapkan jika Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ini adalah era baru untuk pengadaan. Era yang dapat mendorong ketepatan, kecepatan, keterbukaan, serta kemudahan. Seiring dengan visi, misi, tujuan LKPP untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional, maka tentunya diperlukan rencana pembangunan yang berkualitas melalui kebijakan yang mendukung pencapaian tersebut. Atas dasar itulah LKPP terus berupaya mengembangkan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik melalui peraturan pengadaan barang dan jasa, pengembangan business process system, serta pembinaan SDM secara professional.

Di awal kegiatan, para peserta dibekali pemaparan regulasi SPSE yang dilanjutkan dengan pengembangan aplikasi SPSE 4.2. Di hari kedua, para peserta juga mendapatkan transfer ilmu akan pengenalan dan simulasi modul e-Purchasing oleh Meleis Susanti dari Dit. Pengembangan e-Katalog. Dimana dalam kesempatan tersebut Meleis juga menerangkan perubahan regulasi e-purchasing  yang akan diterapkan pada Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018. Salah satunya terkait regulasi e-purchasing, dimana dengan diterbitkan Perpres baru maka Pejabat Pengadaan (PP) hanya bisa melakukan pengadaan sampai dengan nilai 200 Juta Rupiah, dan nilai diatas 200 Juta hingga tak terhingga hanya bisa dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dengan pemaparan informasi tersebut diharapkan para peserta akan lebih memahami perubahan pelaksanaan e-purchasing pada  Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018. Pada hari ketiga pemaparan dilanjutkan untuk memaksimalkan kemampuan para admin sistem dalam melaksanakan sistem SPSE, seperti simulasi modul e-Kontrak. Dengan pelatihan dan sosialisasi ini diharapkan program modernisasi pengadaan barang dan jasa juga diperkuat oleh sumber daya manusia yang professional demi keberhasilan pembangunan nasional.