Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Kerjasama Katalog Elektronik Daerah Antara LKPP Dengan Pemkot Medan

05 April 2018 10:04



Medan - Sebagai daerah yang mendukung program pemerintah akan pengadaan barang dan jasa dengan sistem elektronik, Pemerintah Kota Medan lakukan penandatanganan nota kesepahaman dan kerjasama katalog elektronik daerah pada Selasa, 27 Maret 2018.

Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Kepala LKPP Agus Prabowo dan Wakil Walikota Medan Dzulmi Eldin ini disaksikan langsung oleh Plt. Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi dan juga Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan.

Acara yang dibuka langsung oleh Tengku Dzulmi Eldin, memberikan harapan dan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terkait atas terselenggaranya penandatanganan MoU yang dilakukan LKPP dengan Pemkot Medan.

“saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak akan terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan pengadaan barang dan jasa kota Medan dapat lebih efektif dan efisien dengan pengelolaan sistem katalog elektronik yang lebih professional”.

Dalam kesempatan tersebut Tengku Dzulmi Eldin juga memberikan perhatiannya kepada para UMKM kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara untuk bisa bersaing di tingkat lokal maupun nasional untuk kedepannya.

Pada kesempatan yang sama di Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention Medan, Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengungkapkan dukungannya akan terselenggaranya e-katalog daerah Medan dimana e-katalog menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah korupsi pengadaan barang dan jasa yang marak terjadi Di Indonesia. Sehingga kedepannya barang-barang lokal harus bersumber dari pengadaan katalog elektronik.

“Kami dari KPK sangat mendukung upaya ini, bahwa salah satu upaya yang kita rasa efektif untuk melindungi bapak ibu sekalian di birokrasi dan menjalankan pengadaan barang dan jasa, mendorong industri lokal dan terlebih lagi untuk mencegah korupsi dan untuk pengusaha paling tidak bisa lebih jelas harganya, mudah prosesnya, dan terbuka”.



Dengan komoditas lokal yaitu aspal dan ready mix, kedepannya tidak menutup kemungkinan jika Kota Medan akan menambah daftar komoditas yang ada, sehingga pembangunan nasional yang sedang dioptimalkan oleh Presiden Jokowi penerapannya bisa disukseskan melalui e-katalog lokal.  

Pada sesi sambutan selanjutnya, Kepala LKPP, Agus Prabowo mengucapkan selamat kepada Walikota Medan yang sudah bergabung ke dalam modernisasi pengadaan, sekaligus menerangkan definisi modern yang digunakan pada pengadaan barang atau jasa.

“Definisi modern disini menurut Agus adalah terintegrasinya regulasi dengan pelaksanaan. Berbeda dengan dulu, dimana orang selalu terbelah dua antara regulasi (dasar hukum) dengan pelaksanaannya. Sekarang dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik, telah terintegrasi. “ ungkapnya.


Perkembangan teknologi yang sudah masuk ke dalam dunia online, tentunya memberikan pengaruh yang positif juga terhadap pengadaan barang atau jasa pemerintah yang semakin diminati. Untuk itu LKPP sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan proses pengadaan barang atau jasa memfasilitasi dengan sistem e-katalog yang lebih mudah dan akuntabel, terlebih lagi dengan dikeluarkannya Perpres baru No 16 Tahun 2018 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada akhir Maret lalu.  

Acara yang juga dihadiri oleh para penyedia dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), turut mendengarkan pemaparan informasi dari Direktur Pengembangan Sistem Katalog, Emin Adhy Muhaemin yang memberikan penjelasan akan kebijakan dan mekanisme dari katalog daerah.(Ai)