Katalog

20 April 2017 20:26
Untuk mengakomodasi kebutuhan penyedia lokal dalam mengembangkan usahanya, LKPP pun menerapkan kebijakan berupa penayangan produk di portal e-katalog nasional. Dengan demikian, seluruh K/L/D/I dapat melihat produk-produk lokal seperti halnya melihat produk nasional.
11 April 2017 07:32

Penggunaan e-katalog di lingkungan BUMN/D harus memenuhi aspek legalitas yang jelas. Dalam hal ini, BUMN/D dapat menyusun aturan maupun regulasi internal sebagai dasar hukum pelaksanaan pengadaan melalui e-katalog, misalnya, dalam bentuk peraturan direksi.

04 September 2015 13:32
Jakarta - Sistem e-purchasing LKPP yang ditopang oleh kehadiran e-katalog sudah berjalan sekitar 4 tahun. Dimulai secara sederhana dengan sistem kontrak payung kendaraan bermotor, kini cara pembelian barang/jasa pemerintah secara langsung sudah semakin canggih dengan sistem berbasis website layaknya situs e-dagang.  Pengelola pengadaan bisa melakukan pembelian secara langsung dengan cepat dan mudah.
31 Agustus 2015 09:49
Jakarta - Sebagai lembaga pemerintah, LKPP berkomitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Berbagai upaya pun dilakukan, seperti menyusun kebijakan dan regulasi yang tepat khususnya dalam pelaksanaan pengadaan. Selain itu, membangun sistem yang transparan untuk pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah.
12 Agustus 2015 13:49
Jakarta - Aturan pengadaan melalui e-purchasing bertujuan untuk memberi kemudahan dalam melakukan pembelian barang/jasa secara efektif dan efisien. Sebagai regulator dan fasilitator, LKPP berusaha untuk memberikan kemudahan tersebut.