• E-Katalog LKPP | E-Katalog LKPP

Katalog  Editor by Aina Isnaini - 09 Nov 2018

LKPP Sambangi Kota Padang untuk berikan Pengenalan Atas Penyelenggaran dan Assesment Katalog Lokal

Kota Padang menjadi salah satu kota tujuan dalam rangka sosialisasi dan assessment penyelenggaraan katalog lokal oleh Subdit Riset dan Kontrak LKPP. Dengan adanya sosialisasi yang diberikan tentunya mampu mengenalkan lebih lanjut bagaimana implementasi katalog lokal bisa terlaksana nantinya.

Sebagai gambaran dan tahapan pengenalan akan katalog elektronik, Direktur Pengembangan Katalog, Emin Adhy Muhaemin, hadir untuk menyampaikan kebijakan yang menjadi payung pengadaan barang dan jasa nasional, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Dimana Perpres yang digunakan saat ini memiliki perbedaan dengan Peraturan Presiden sebelumnya. Adanya perubahan tersebut berupa penyederhanaan kebijakan, dimana sebelumnya pada Perpres 54 tahun 2014 terdapat 19 Bab dan 139 Pasal, dan pada pembaharuan yang ada pada Perpres 18 tahun 2018 menjadi 15 Bab 94 Pasal.

Dengan adanya simplifikasi yang diterapkan, berharap bahwa pelaksanaan pengadaan menjadi semakin mudah untuk dapat dilaksanakan, terutama di daerah-daerah yang mampu menggandeng para UMKM.

Hal ini sejalan dengan latar belakang dari perubahan Perpres 16/18 yang menginginkan adanya peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Guna peningkatan pemahaman para SKPD, Emin juga menggarisbawahi beberapa gagasan penting Perpres 16 tahun 2018, yang berkaitan dengan pengaturan baru yang berkaitan dengan proses pengadaan.

Pada kesempatan berikutnya, pengenalan Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2018, disampaikan oleh Kepala Subdit Riset dan Kontrak Eko Rinaldo Octavianus. Dalam arahannya, Eko, menyampaikan bagaimana alur Pra Katalog pada katalog nasional dan garis besar alur e-Purchasing dilakukan saat ini.


Lihat juga : LKPP Jadikan Bimbingan Teknis Sebagai Media Pengembangan dan Pembinaan SDM Pengadaan

Penyampaian mengenai katalog nasional dan katalog lokal dihadapan para pejabat daerah dan SKPD agar bisa memahami secara utuh perbedaan diantara keduanya.

Lebih memahami secara mendalam, penyampaian tahapan-tahapan katalog lokal disampaikan oleh Kepala Seksi Kontrak Payung, Donald Sutanto Panjaitan. Dimana nantinya, Peran Pemerintah Daerah menjadi sangat penting akan keberlangsungan dalam setiap proses yang ada.

Adapun proses katalog lokal yang menjadi tugas pemerintah daerah nantinya, seperti :  mengindentifikasi kebutuhan pengadaan, proses usulan barang dan jasa, penetapan pemenang pada pemilihan metode tender dengan negosiasi atau tanpa negosiasi, perikatkan kontrak dengan penyedia, hingga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kontrak katalog lokal.

Dengan begitu pemerintah daerah diminta untuk bisa bersama-sama menata keberlangsungan katalog lokal dengan menjaga persaingan proses bisnis yang sehat diantara penyedia.

Kegiatan yang berlangsung lancar atas dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini, diakhiri dengan diskusi tanya jawab guna memberikan arahan akan isu-isu yang berkembang atas persiapan katalog lokal di Sumatera Barat.
 
LKPP sendiri berharap nantinya Kota Padang mampu menjalankan katalog lokal dengan baik guna  peningkatan pelayanan publik dan pengembangan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. (Ai)




Editor by Aina Isnaini - 09 Nov 2018
Katalog 5x Viewers

LKPP Sambangi Kota Padang untuk berikan Pengenalan Atas Penyelenggaran dan Assesment Katalog Lokal

Kota Padang menjadi salah satu kota tujuan dalam rangka sosialisasi dan assessment penyelenggaraan katalog lokal oleh Subdit Riset dan Kontrak LKPP. Dengan adanya sosialisasi yang diberikan tentunya mampu mengenalkan lebih lanjut bagaimana implementasi katalog lokal bisa terlaksana nantinya.

Sebagai gambaran dan tahapan pengenalan akan katalog elektronik, Direktur Pengembangan Katalog, Emin Adhy Muhaemin, hadir untuk menyampaikan kebijakan yang menjadi payung pengadaan barang dan jasa nasional, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Dimana Perpres yang digunakan saat ini memiliki perbedaan dengan Peraturan Presiden sebelumnya. Adanya perubahan tersebut berupa penyederhanaan kebijakan, dimana sebelumnya pada Perpres 54 tahun 2014 terdapat 19 Bab dan 139 Pasal, dan pada pembaharuan yang ada pada Perpres 18 tahun 2018 menjadi 15 Bab 94 Pasal.

Dengan adanya simplifikasi yang diterapkan, berharap bahwa pelaksanaan pengadaan menjadi semakin mudah untuk dapat dilaksanakan, terutama di daerah-daerah yang mampu menggandeng para UMKM.

Hal ini sejalan dengan latar belakang dari perubahan Perpres 16/18 yang menginginkan adanya peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Guna peningkatan pemahaman para SKPD, Emin juga menggarisbawahi beberapa gagasan penting Perpres 16 tahun 2018, yang berkaitan dengan pengaturan baru yang berkaitan dengan proses pengadaan.

Pada kesempatan berikutnya, pengenalan Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2018, disampaikan oleh Kepala Subdit Riset dan Kontrak Eko Rinaldo Octavianus. Dalam arahannya, Eko, menyampaikan bagaimana alur Pra Katalog pada katalog nasional dan garis besar alur e-Purchasing dilakukan saat ini.


Lihat juga : LKPP Jadikan Bimbingan Teknis Sebagai Media Pengembangan dan Pembinaan SDM Pengadaan

Penyampaian mengenai katalog nasional dan katalog lokal dihadapan para pejabat daerah dan SKPD agar bisa memahami secara utuh perbedaan diantara keduanya.

Lebih memahami secara mendalam, penyampaian tahapan-tahapan katalog lokal disampaikan oleh Kepala Seksi Kontrak Payung, Donald Sutanto Panjaitan. Dimana nantinya, Peran Pemerintah Daerah menjadi sangat penting akan keberlangsungan dalam setiap proses yang ada.

Adapun proses katalog lokal yang menjadi tugas pemerintah daerah nantinya, seperti :  mengindentifikasi kebutuhan pengadaan, proses usulan barang dan jasa, penetapan pemenang pada pemilihan metode tender dengan negosiasi atau tanpa negosiasi, perikatkan kontrak dengan penyedia, hingga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kontrak katalog lokal.

Dengan begitu pemerintah daerah diminta untuk bisa bersama-sama menata keberlangsungan katalog lokal dengan menjaga persaingan proses bisnis yang sehat diantara penyedia.

Kegiatan yang berlangsung lancar atas dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini, diakhiri dengan diskusi tanya jawab guna memberikan arahan akan isu-isu yang berkembang atas persiapan katalog lokal di Sumatera Barat.
 
LKPP sendiri berharap nantinya Kota Padang mampu menjalankan katalog lokal dengan baik guna  peningkatan pelayanan publik dan pengembangan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. (Ai)