• E-Katalog LKPP | E-Katalog LKPP

Katalog  Editor by Aina Isnaini - 14 Nov 2018

LKPP Bergerak Serius dalam Pengembangan dan Implementasi Sustainable Public Procurement yang Mendukung Industri Hijau

Jakarta – LKPP melalui Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional tengah menyusun rencana pengembangan dan implementasi public procurement yang mendukung program pemerintah dalam menciptakan pengembangan pengadaan yang ramah lingkungan.

LKPP menyadari bahwa bendera pengadaan nasional yang dipegang LKPP saat ini terutama melalui katalog elektronik dan tender memiliki dampak besar, tidak hanya pada nilai pertumbuhan ekonomi nasional semata, akan tetapi pengembangan sustainable lingkungan.

Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, Gusmelinda Rahmi, di Hotel Manhattan Jakarta (12/11) dalam kesempatannya ditengah para undangan pelaku asosiasi berbagai industri mengungkapkan kepeduliannya akan generasi penerus yang perlu diperhatikan.

Menurut Linda peran LKPP dalam sustainable development memiliki andil yang sangat besar, dengan kata lain bahwa pengadaan saat ini tidak bisa berjalan sendiri dengan hanya berfokus pada mindset value for money untuk LKPP saja, tetapi Indonesia.

“Bahwa barang yang dibeli pemerintah itu tidak hanya memberikan nilai untuk misalnya LKPP saja, karena LKPP yang membeli, tetapi adalah untuk negara ini, jadi juga ada dampak lingkungannya, dampak sosialnya, dan dampak macam-macamnya,” terang linda.

Memiliki fokus akan kepentingan Indonesia, sudah tentu akan mendorong LKPP untuk bisa menciptakan pengadaan yang memiliki nilai keberlangsungan yang berkaitan dengan lingkungan dan kesehatan.


Lihat juga : LKPP Sambangi Kota Padang untuk berikan Pengenalan Atas Penyelenggaran dan Assesment Katalog Lokal

Linda sendiri menyampaikan bahwa hal ini tentunya menjadi tugas penting selanjutnya untuk bisa mengubah mindset pelaku pengadaan.

“Jadi memang ini adalah mengubah mindset dari sisi pemerintah sendiri, jadi terutama kalau kita berbicara dengan pemeriksaan yang mencari harga yang termurah-termurah walaupun mungkin teman-teman yang melaksanakan pengadaan itu sudah mencari yang terbaik. Dan dari sisi teman-teman yang melaksanakan pengadaan mereka juga tidak mampu membuat spesifikasi yang seharusnya,”.

Linda juga menegaskan bahwa LKPP akan mengemban tugas untuk bisa mengedukasi akan pentingnya environmental sustainability di dalam prinsip value for money. Kedepanya pemahaman awal yang hanya mendapatkan barang dengan nilai yang murah, bisa beralih kepada value for money dengan barang yang berkualitas dengan prinsip environmental sustainability melalui green products.

“Jadi ini memang tugas kami di LKPP dari sisi pemerintah untuk mengubah mindset dan mengubah pandangan, yang paling pasti adalah pemerintah selalu dimana-mana bicara pengadaan itu adalah value for money tapi saya tidak tahu, mengerti atau tidak, mempunyai pemahaman yang sama ngga apa itu value for money.”

Aspek-aspek keberlangsungan yang disampaikan oleh Linda, ditanggapi positif oleh para undangan yang hadir dari Asosiasi Semen, Asosiasi Lampu, Asosiasi Komputer, Asosiasi Kertas, dan Green Product Council Indonesia.

Green Product Council Indonesia dalam pembahasannya menyampaikan harapannya agar LKPP mampu menjadi pionir pemerintah dalam mensosialisasikan penggunaan pengadaan dengan barang yang ramah lingkungan dikalangan pemerintah.

“Berharap melalui katalog elektronik nantinya bisa menjual produk yang ramah lingkungan dan bersertifikat green products atau ecolable.”

Menciptakan pengadaan untuk menuju ramah lingkungan juga bukan berarti tanpa tantangan, hal ini juga disuarakan oleh berbagai pelaku industri yang tergabung dalam masing-masing asosiasinya. Dimana saat ini isu seperti lemahnya dukungan pemerintah melalui aturan yang belum sepenuhnya berpihak pada industri hijau menjadi kendala yang dirasakan oleh para pelaku industri hijau.

Kebijakan yang masih lemah tersebutlah berimbas pada minimnya program pemerintah yang dapat menurunnya daya beli akan barang dengan ramah lingkungan dikalangan pemerintah. Dengan begitu rendahnya permintaan akan kebutuhan green products itulah yang kemudian membuat industri hijau menjadi lesu di pasaran tidak terelakan.


Lihat juga : LKPP Terima Usulan Perubahan atau Penambahan Produk Online Shop Perkakas 


Dinamika dan tantangan inilah yang diharapkan para asosiasi yang menyuarakan untuk bisa ditampung oleh LKPP dalam menguatkan pasar industri hijau melalui kebijakan-kebijakan pengadaan yang lebih mendukung environmental sustainability.  

Para asosiasi menyuarakan agar kedepannya LKPP mampu menyediakan barang-barang yang berkualitas dan bersertifikat SNI, ecolabel, atau green products.

“Berharap LKPP bisa mengeluarkan label, seperti : Label Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), green product, ecolabel, yang kemudian dapat untuk membantu para penyedia dalam menentukan spesifikasi,” ujar Jamaludin Abubakar.

Senada dengan Jamaludin Abubakar, Widodo dari Asosiasi Semen menyampaikan usulannya akan aturan pemakaian produk ramah lingkungan pada proyek konstruksi pemerintah.

“Nah ini lah mungkin adalah satu usulan bahwa standar pemakaian produk ramah lingkungan, produk green ya, itu merupakan salah satu prioritas untuk tender-tender proyek, terutama konstruksi pemerintah, sehingga produsen yang membuat produk ramah lingkungan itu senang.”

Menanggapi suara para asosiasi, Linda setuju untuk bergerak lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan kementerian lainnya untuk implementasi public procurement yang ramah lingkungan, sehingga bisa mencukupi generasi sekarang dan generasi mendatang.

“LKPP tidak bisa lagi hanya fokus dalam proses pengadaan saja, tetapi dinamika pengadaan yang memiliki dampak juga menjadi PR besar bagi LKPP, untuk itu LKPP mencoba berkoordinasi dengan kementerian lainnya dalam proses pengadaan yang lebih mengutamakan produk ramah lingkungan, sehingga pengadaan tidak hanya diliat dari segi harga namun dari segi dampaknya,”.


 Lihat juga : Jadwal Perpanjangan Kontrak Katalog dan Klarifikasi



Menanggapi beberapa usulan akan aturan penggunaan green products, Linda juga menyampaikan rencana kedepan LKPP untuk serius menggenjot penggunaan produk ramah lingkungan dikalangan pengadaan.

 “Rencananya tahun depan akan merekomendasikan 3 produk paling tidak untuk dijadikan untuk dibeli pemerintah yang green atau sustain. Nantinya kita akan bicara dengan bapak-bapak dan ibu-ibu lagi produk tahun depan itu apa dan mana yang produknya wajib untuk tahun depan dan mana produk yang untuk masih dua tahun lagi atau beberapa tahun kedepan,” terang Linda.

Para asosiasi juga yakin dengan kerjasama yang terjalin mampu memajukan industri hijau.

 “Saya yakin kedepan dengan adanya kerjasama kita terus dengan LKPP kita bisa berkerjasama karena saya melihat bahwa LKPP ini adalah satu motivasi untuk memproduksi barang yang berkualitas ramah lingkungan,” ungkap John Manopo dari asosiasi lampu. (Ai)




Editor by Aina Isnaini - 14 Nov 2018
Katalog 9x Viewers

LKPP Bergerak Serius dalam Pengembangan dan Implementasi Sustainable Public Procurement yang Mendukung Industri Hijau

Jakarta – LKPP melalui Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional tengah menyusun rencana pengembangan dan implementasi public procurement yang mendukung program pemerintah dalam menciptakan pengembangan pengadaan yang ramah lingkungan.

LKPP menyadari bahwa bendera pengadaan nasional yang dipegang LKPP saat ini terutama melalui katalog elektronik dan tender memiliki dampak besar, tidak hanya pada nilai pertumbuhan ekonomi nasional semata, akan tetapi pengembangan sustainable lingkungan.

Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, Gusmelinda Rahmi, di Hotel Manhattan Jakarta (12/11) dalam kesempatannya ditengah para undangan pelaku asosiasi berbagai industri mengungkapkan kepeduliannya akan generasi penerus yang perlu diperhatikan.

Menurut Linda peran LKPP dalam sustainable development memiliki andil yang sangat besar, dengan kata lain bahwa pengadaan saat ini tidak bisa berjalan sendiri dengan hanya berfokus pada mindset value for money untuk LKPP saja, tetapi Indonesia.

“Bahwa barang yang dibeli pemerintah itu tidak hanya memberikan nilai untuk misalnya LKPP saja, karena LKPP yang membeli, tetapi adalah untuk negara ini, jadi juga ada dampak lingkungannya, dampak sosialnya, dan dampak macam-macamnya,” terang linda.

Memiliki fokus akan kepentingan Indonesia, sudah tentu akan mendorong LKPP untuk bisa menciptakan pengadaan yang memiliki nilai keberlangsungan yang berkaitan dengan lingkungan dan kesehatan.


Lihat juga : LKPP Sambangi Kota Padang untuk berikan Pengenalan Atas Penyelenggaran dan Assesment Katalog Lokal

Linda sendiri menyampaikan bahwa hal ini tentunya menjadi tugas penting selanjutnya untuk bisa mengubah mindset pelaku pengadaan.

“Jadi memang ini adalah mengubah mindset dari sisi pemerintah sendiri, jadi terutama kalau kita berbicara dengan pemeriksaan yang mencari harga yang termurah-termurah walaupun mungkin teman-teman yang melaksanakan pengadaan itu sudah mencari yang terbaik. Dan dari sisi teman-teman yang melaksanakan pengadaan mereka juga tidak mampu membuat spesifikasi yang seharusnya,”.

Linda juga menegaskan bahwa LKPP akan mengemban tugas untuk bisa mengedukasi akan pentingnya environmental sustainability di dalam prinsip value for money. Kedepanya pemahaman awal yang hanya mendapatkan barang dengan nilai yang murah, bisa beralih kepada value for money dengan barang yang berkualitas dengan prinsip environmental sustainability melalui green products.

“Jadi ini memang tugas kami di LKPP dari sisi pemerintah untuk mengubah mindset dan mengubah pandangan, yang paling pasti adalah pemerintah selalu dimana-mana bicara pengadaan itu adalah value for money tapi saya tidak tahu, mengerti atau tidak, mempunyai pemahaman yang sama ngga apa itu value for money.”

Aspek-aspek keberlangsungan yang disampaikan oleh Linda, ditanggapi positif oleh para undangan yang hadir dari Asosiasi Semen, Asosiasi Lampu, Asosiasi Komputer, Asosiasi Kertas, dan Green Product Council Indonesia.

Green Product Council Indonesia dalam pembahasannya menyampaikan harapannya agar LKPP mampu menjadi pionir pemerintah dalam mensosialisasikan penggunaan pengadaan dengan barang yang ramah lingkungan dikalangan pemerintah.

“Berharap melalui katalog elektronik nantinya bisa menjual produk yang ramah lingkungan dan bersertifikat green products atau ecolable.”

Menciptakan pengadaan untuk menuju ramah lingkungan juga bukan berarti tanpa tantangan, hal ini juga disuarakan oleh berbagai pelaku industri yang tergabung dalam masing-masing asosiasinya. Dimana saat ini isu seperti lemahnya dukungan pemerintah melalui aturan yang belum sepenuhnya berpihak pada industri hijau menjadi kendala yang dirasakan oleh para pelaku industri hijau.

Kebijakan yang masih lemah tersebutlah berimbas pada minimnya program pemerintah yang dapat menurunnya daya beli akan barang dengan ramah lingkungan dikalangan pemerintah. Dengan begitu rendahnya permintaan akan kebutuhan green products itulah yang kemudian membuat industri hijau menjadi lesu di pasaran tidak terelakan.


Lihat juga : LKPP Terima Usulan Perubahan atau Penambahan Produk Online Shop Perkakas 


Dinamika dan tantangan inilah yang diharapkan para asosiasi yang menyuarakan untuk bisa ditampung oleh LKPP dalam menguatkan pasar industri hijau melalui kebijakan-kebijakan pengadaan yang lebih mendukung environmental sustainability.  

Para asosiasi menyuarakan agar kedepannya LKPP mampu menyediakan barang-barang yang berkualitas dan bersertifikat SNI, ecolabel, atau green products.

“Berharap LKPP bisa mengeluarkan label, seperti : Label Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), green product, ecolabel, yang kemudian dapat untuk membantu para penyedia dalam menentukan spesifikasi,” ujar Jamaludin Abubakar.

Senada dengan Jamaludin Abubakar, Widodo dari Asosiasi Semen menyampaikan usulannya akan aturan pemakaian produk ramah lingkungan pada proyek konstruksi pemerintah.

“Nah ini lah mungkin adalah satu usulan bahwa standar pemakaian produk ramah lingkungan, produk green ya, itu merupakan salah satu prioritas untuk tender-tender proyek, terutama konstruksi pemerintah, sehingga produsen yang membuat produk ramah lingkungan itu senang.”

Menanggapi suara para asosiasi, Linda setuju untuk bergerak lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan kementerian lainnya untuk implementasi public procurement yang ramah lingkungan, sehingga bisa mencukupi generasi sekarang dan generasi mendatang.

“LKPP tidak bisa lagi hanya fokus dalam proses pengadaan saja, tetapi dinamika pengadaan yang memiliki dampak juga menjadi PR besar bagi LKPP, untuk itu LKPP mencoba berkoordinasi dengan kementerian lainnya dalam proses pengadaan yang lebih mengutamakan produk ramah lingkungan, sehingga pengadaan tidak hanya diliat dari segi harga namun dari segi dampaknya,”.


 Lihat juga : Jadwal Perpanjangan Kontrak Katalog dan Klarifikasi



Menanggapi beberapa usulan akan aturan penggunaan green products, Linda juga menyampaikan rencana kedepan LKPP untuk serius menggenjot penggunaan produk ramah lingkungan dikalangan pengadaan.

 “Rencananya tahun depan akan merekomendasikan 3 produk paling tidak untuk dijadikan untuk dibeli pemerintah yang green atau sustain. Nantinya kita akan bicara dengan bapak-bapak dan ibu-ibu lagi produk tahun depan itu apa dan mana yang produknya wajib untuk tahun depan dan mana produk yang untuk masih dua tahun lagi atau beberapa tahun kedepan,” terang Linda.

Para asosiasi juga yakin dengan kerjasama yang terjalin mampu memajukan industri hijau.

 “Saya yakin kedepan dengan adanya kerjasama kita terus dengan LKPP kita bisa berkerjasama karena saya melihat bahwa LKPP ini adalah satu motivasi untuk memproduksi barang yang berkualitas ramah lingkungan,” ungkap John Manopo dari asosiasi lampu. (Ai)