• E-Katalog LKPP | E-Katalog LKPP

Katalog  Editor by Aina Isnaini - 16 Nov 2018

Kementerian Kesehatan dan LKPP Sepakat Rancang Kenaikan Harga Obat 2019

Menjaga stabilitas industri farmasi nasional yang akhir-akhir mengalami efek domino dari pengaruh lemahnya Rupiah atas Dollar Amerika Serikat, Kementerian Kesehatan dan LKPP merespon usulan GP Farmasi untuk menaikan harga obat.

LKPP yang diwakili langsung oleh Direktur Pengembangan Sistem Katalog, Emin Adhy Muhaemin, hadir bersama staff Riset dan Kontrak di Gedung Kementerian Kesehatan.

Hadir dalam pembahasan akan kenaikan harga obat, menunjukan LKPP terus menjaga komitmennya untuk mendukung Kementerian Kesehatan dalam pengelolaan pengadaan obat untuk katalog elektronik.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Engko Sosialine Magdalene, memimpin rapat pembahasan rancangan kenaikan harga obat katalog 2018-2019.

Membuka rapat, Engko menggarisbawahi bahwa kenaikan harga obat sangat dipengaruhi oleh nilai tukar Rupiah yang mengalami pelemahan terhadap harga Dollar Amerika Serikat yang mempengaruhi pembelian harga bahan baku obat yang saat ini masih import. Sehingga keberlangsungan industri farmasi juga perlu diperhatikan demi kestabilitasan pengadaan obat nasional.

Engko melanjutkan bahwa kenaikan harga obat yang direncanakan pada Januari 2019 mendatang bukanlah langkah tergesa-gesa semata, karena menurutnya kajian kenaikan harga obat yang akan dijadwalkan prosesnya pada November-Desember 2018 telah melewati tahapan verifikasi ke industri farmasi.

“Jadi kami sudah melakukan kunjungan ke beberapa industri farmasi terutama untuk melihat recognize yang kalau kita lihat daftarnya dari GP farmasi itu sangat terkena imbasnya dengan kenaikan Dollar,” ungkap Engko.


Lihat juga : LKPP Bergerak Serius dalam Pengembangan dan Implementasi Sustainable Public Procurement yang Mendukung Industri Hijau

Mendapatkan informasi yang akurat, menurut Engko timnya sudah melakukan verifikasi dokumen pembelian bahan baku sejak awal.

“Setelah kita verifikasi memang kita lihat ada peningkatan pada saat pembelian bahan baku sampai dengan 40% dengan kita melihat dokumen-dokumen yang ada di industrI farmasi,”jelasnya lebih lanjut.

Emin sepakat bahwa kenaikan harga obat dapat terlaksana, akan tetapi tentunya perlu memperhatikan rancangan skenario yang telah disepakati bersama.


Penting bagi LKPP untuk bisa bertatap muka langsung dengan pihak KemKes untuk bagaimana mendapatkan kesepakatan dari rumusan harga yang akan ditetapkan.

 “Oleh karena itu tahapan kami berikutnya adalah kita mendapatkan masukan ini bahwa mendapatkan masukan formulasi dari KemKes yang mengandung unsur bobot bahan baku terhadap kebutuhan harga,” jelas Emin.  

Dengan begitu perwakilan GP Farmasi juga akan mengetahui bagaimana proses dan timeline dokumen yang akan dilakukan oleh LKPP selama proses berlangsung nantinya.

“Jika formulasi ini sudah ditetapkan dengan satu rumusan, maka sebenarnya prosesnya tidak berhari-hari untuk membuat berita acara proses negosiasi harga dan kemudian prosesnya adalah tahapan addendum kontrak,” ungkap tahapan oleh Emin.

Emin juga menjelaskan secara teknis dihadapan para perwakilan GP Farmasi bahwa nantinya LKPP akan menerima dokumen usulan perubahan harga yang diajukan untuk lebih lanjut dievaluasi dan negosiasi harga dengan para penyedia obat katalog yang telah tayang.


Lihat juga : LKPP Sambangi Kota Padang untuk Berikan Pengenalan Atas Penyelenggaran dan Assesment Katalog Lokal

Negosiasi harga yang dilakukan nantinya akan mempertimbangkan rumusan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah digodok Kementerian Kesehatan, hal ini dilakukan untuk menjaga kewajaran harga dipasaran.

Senada dengan Emin, Engko menegaskan penetapan kewajaran harga sangat penting agar semua pihak dapat berjalan bersama, baik dari keberlangsungan industri farmasi maupun kebutuhan stok ketersediaan obat nasional.

Berbicara akan respon cepat KemKes dan LKPP dalam menghadapi isu industri farmasi, GP Farmasi mengapresiasi kinerja Kementerian Kesehatan dan LKPP untuk mau menerima usulan dari seluruh anggota asosiasi GP farmasi yang tayang di katalog.

Langkah selanjutnya dari hasil kesepakatan bersama disepakati pada tanggal 19 November pukul 16.00 WIB menjadi waktu terakhir bagi LKPP untuk menerima dokumen usulan kenaikan harga obat dari seluruh anggota asosiasi GP farmasi yang tayang di katalog.

Dengan begitu rencananya 21 November 2018, LKPP dan Kementerian Kesehatan sudah bisa mulai bekerja untuk memproses dokumen dan melakukan Addendum Kontrak pada Bulan Desember mendatang. Sehingga rencana kenaikan harga obat bisa dilaksanakan pada Januari 2019. (Ai)




Editor by Aina Isnaini - 16 Nov 2018
Katalog 7x Viewers

Kementerian Kesehatan dan LKPP Sepakat Rancang Kenaikan Harga Obat 2019

Menjaga stabilitas industri farmasi nasional yang akhir-akhir mengalami efek domino dari pengaruh lemahnya Rupiah atas Dollar Amerika Serikat, Kementerian Kesehatan dan LKPP merespon usulan GP Farmasi untuk menaikan harga obat.

LKPP yang diwakili langsung oleh Direktur Pengembangan Sistem Katalog, Emin Adhy Muhaemin, hadir bersama staff Riset dan Kontrak di Gedung Kementerian Kesehatan.

Hadir dalam pembahasan akan kenaikan harga obat, menunjukan LKPP terus menjaga komitmennya untuk mendukung Kementerian Kesehatan dalam pengelolaan pengadaan obat untuk katalog elektronik.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Engko Sosialine Magdalene, memimpin rapat pembahasan rancangan kenaikan harga obat katalog 2018-2019.

Membuka rapat, Engko menggarisbawahi bahwa kenaikan harga obat sangat dipengaruhi oleh nilai tukar Rupiah yang mengalami pelemahan terhadap harga Dollar Amerika Serikat yang mempengaruhi pembelian harga bahan baku obat yang saat ini masih import. Sehingga keberlangsungan industri farmasi juga perlu diperhatikan demi kestabilitasan pengadaan obat nasional.

Engko melanjutkan bahwa kenaikan harga obat yang direncanakan pada Januari 2019 mendatang bukanlah langkah tergesa-gesa semata, karena menurutnya kajian kenaikan harga obat yang akan dijadwalkan prosesnya pada November-Desember 2018 telah melewati tahapan verifikasi ke industri farmasi.

“Jadi kami sudah melakukan kunjungan ke beberapa industri farmasi terutama untuk melihat recognize yang kalau kita lihat daftarnya dari GP farmasi itu sangat terkena imbasnya dengan kenaikan Dollar,” ungkap Engko.


Lihat juga : LKPP Bergerak Serius dalam Pengembangan dan Implementasi Sustainable Public Procurement yang Mendukung Industri Hijau

Mendapatkan informasi yang akurat, menurut Engko timnya sudah melakukan verifikasi dokumen pembelian bahan baku sejak awal.

“Setelah kita verifikasi memang kita lihat ada peningkatan pada saat pembelian bahan baku sampai dengan 40% dengan kita melihat dokumen-dokumen yang ada di industrI farmasi,”jelasnya lebih lanjut.

Emin sepakat bahwa kenaikan harga obat dapat terlaksana, akan tetapi tentunya perlu memperhatikan rancangan skenario yang telah disepakati bersama.


Penting bagi LKPP untuk bisa bertatap muka langsung dengan pihak KemKes untuk bagaimana mendapatkan kesepakatan dari rumusan harga yang akan ditetapkan.

 “Oleh karena itu tahapan kami berikutnya adalah kita mendapatkan masukan ini bahwa mendapatkan masukan formulasi dari KemKes yang mengandung unsur bobot bahan baku terhadap kebutuhan harga,” jelas Emin.  

Dengan begitu perwakilan GP Farmasi juga akan mengetahui bagaimana proses dan timeline dokumen yang akan dilakukan oleh LKPP selama proses berlangsung nantinya.

“Jika formulasi ini sudah ditetapkan dengan satu rumusan, maka sebenarnya prosesnya tidak berhari-hari untuk membuat berita acara proses negosiasi harga dan kemudian prosesnya adalah tahapan addendum kontrak,” ungkap tahapan oleh Emin.

Emin juga menjelaskan secara teknis dihadapan para perwakilan GP Farmasi bahwa nantinya LKPP akan menerima dokumen usulan perubahan harga yang diajukan untuk lebih lanjut dievaluasi dan negosiasi harga dengan para penyedia obat katalog yang telah tayang.


Lihat juga : LKPP Sambangi Kota Padang untuk Berikan Pengenalan Atas Penyelenggaran dan Assesment Katalog Lokal

Negosiasi harga yang dilakukan nantinya akan mempertimbangkan rumusan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah digodok Kementerian Kesehatan, hal ini dilakukan untuk menjaga kewajaran harga dipasaran.

Senada dengan Emin, Engko menegaskan penetapan kewajaran harga sangat penting agar semua pihak dapat berjalan bersama, baik dari keberlangsungan industri farmasi maupun kebutuhan stok ketersediaan obat nasional.

Berbicara akan respon cepat KemKes dan LKPP dalam menghadapi isu industri farmasi, GP Farmasi mengapresiasi kinerja Kementerian Kesehatan dan LKPP untuk mau menerima usulan dari seluruh anggota asosiasi GP farmasi yang tayang di katalog.

Langkah selanjutnya dari hasil kesepakatan bersama disepakati pada tanggal 19 November pukul 16.00 WIB menjadi waktu terakhir bagi LKPP untuk menerima dokumen usulan kenaikan harga obat dari seluruh anggota asosiasi GP farmasi yang tayang di katalog.

Dengan begitu rencananya 21 November 2018, LKPP dan Kementerian Kesehatan sudah bisa mulai bekerja untuk memproses dokumen dan melakukan Addendum Kontrak pada Bulan Desember mendatang. Sehingga rencana kenaikan harga obat bisa dilaksanakan pada Januari 2019. (Ai)