Meningkatkan kualitas akan tata laksana e-Purchasing, maka pengawasan dan monitoring penyelenggaraan kegiatan katalog elektronik juga perlu diketahui kondisinya dengan melihat situasi lapangan secara langsung.

Menindaklanjuti adanya laporan yang diterima akan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan dengan aturan e-Purchasing. Maka, Pengelolaan Katalog meninjau kondisi terkini dari proses e-purchasing yang dilakukan penyedia dengan Satuan Kerja pada dinas-dinas terkait.

Tinjauan yang dilakukan secara langsung tentunya akan memberikan bentuk tanggung jawab LKPP sebagai lembaga yang tidak hanya mengatur kebijakan akan tetapi menggawangi pelaksanaan yang sehat dan transaparan.

Nantinya, dalam mengumpulkan data dari berbagai pihak akan menjadi bahan analisa LKPP  dalam memberikan penilaian akan kinerja penyedia dalam melakukan kepatuhan kebijakan yang ditetapkan, serta menjadi bahan evaluasi tim Pengelolaan Katalog LKPP dalam merangkum kebijakan akan pengadaan nasional yang lebih baik lagi kedepannya. (Ai)