• E-Katalog LKPP | E-Katalog LKPP

Katalog  Editor by Aina Isnaini - 20 Feb 2019

Sinergi LKPP dan 5 Kementerian Berantas Korupsi Dengan Katalog Sektoral

 
Sebagai aksi untuk menjawab praktik pencegahan korupsi, LKPP bersama KPK dengan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Pertanian pada Jumat (15/02/2019) hadir untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman dalam rangka pembentukan katalog sektoral.

Kegiatan yang berlangsung di gedung LKPP ini, disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Penandatanganan ini dilakukan oleh Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto bersama Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Sekjen Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro, Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang, dan Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti Eko Susetyowati yang juga turut hadir.

Dalam sambutannya, Kepala LKPP Roni Dwi Sutanto menyampaikan komitmen LKPP sebagai lembaga pionir dalam pengadaan barang dan jasa untuk menciptakan ekosistem pengadaan yang inklusif, transparan, dan akuntabel.

“LKPP memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung terciptanya ekosistem pengadaan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu menjalin sinergi dengan berbagai stakeholders dan membangun sistem elektronik dalam bentuk e-tendering an e-purchasing berbasis katalog elektronik,” terang Roni.

Lebih lanjut, 5 kementerian beranggaran besar yang menyedot perhatian publik dalam proses pengadaannya ini, sengaja dipilih sebagai contoh pelaksanaan katalog sektoral di sektor kementerian. Diharapkan pada sektor kementerian, lembaga, instansi, baik pusat maupun daerah akan terpacu untuk mengikuti jejak langkah berikutnya dalam mengimplementasikan e-Purchasing dengan sistem katalog elektronik sektoral maupun katalog daerah.

 

Sistem katalog elektronik sendiri dimulai sejak tahun 2012, selama lebih dari 7 tahun LKPP terus berinovasi dalam mengembangkan kebijakan pengadaan yang dibarengi dengan fitur aplikasi yang mengikuti situasi pasar terkini demi pemenuhan pengadaan yang cepat dan optimal.

Sesuai perkembangannya transaksi pengadaan dari tahun ke tahun mengalami tren peningkatan. LKPP sendiri mencatat setidaknya terdapat peningkatan jumlah transaksi e-purchasing pada tahun 2017 sebesar Rp49,72Triliun menjadi Rp54,89Triliun ditahun 2018 lalu.

Katalog sektoral yang sebelumnya sudah diterapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga KPU membuktikan efisiensinnya melalui pengadaan logistik KPU hingga 40 persen.

"Efisiensinya yang sudah konkret tentunya yang di KPU 40 persen lebih hemat," ungkap Roni saat konferensi pers berlangsung.

Efisiensi tersebut diharapkan dapat terimplementasi pada tingkat pusat dan provinsi. Dengan begitu, prinsip belanja cepat cara tepat yang diemban katalog elektronik bisa terwujud dengan efektif di 5 kementerian dan 34 Provinsi pada rencana aksi 2019 hingga 2020 nanti.

Selain sebagai aksi pencegahan korupsi, inovasi LKPP melaksanakan inisiatif strategis juga sebagai bagian tujuan pengadaan yang mampu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, serta pembangunan yang berkelanjutan.

 


Lihat juga : Sinergi LKPP dan 5 Kementerian Berantas Korupsi Dengan Katalog Sektoral 

 

 


 

Dengan menjaga lingkungan pengadaan yang aman, transparan, dan akuntabel diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa yang memberikan manfaat akselerasi bagi Indonesia dalam mencapai kesejahteraan. (Ai)




Editor by Aina Isnaini - 20 Feb 2019
Katalog 27x Viewers

Sinergi LKPP dan 5 Kementerian Berantas Korupsi Dengan Katalog Sektoral

 
Sebagai aksi untuk menjawab praktik pencegahan korupsi, LKPP bersama KPK dengan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Pertanian pada Jumat (15/02/2019) hadir untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman dalam rangka pembentukan katalog sektoral.

Kegiatan yang berlangsung di gedung LKPP ini, disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Penandatanganan ini dilakukan oleh Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto bersama Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Sekjen Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro, Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang, dan Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti Eko Susetyowati yang juga turut hadir.

Dalam sambutannya, Kepala LKPP Roni Dwi Sutanto menyampaikan komitmen LKPP sebagai lembaga pionir dalam pengadaan barang dan jasa untuk menciptakan ekosistem pengadaan yang inklusif, transparan, dan akuntabel.

“LKPP memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung terciptanya ekosistem pengadaan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu menjalin sinergi dengan berbagai stakeholders dan membangun sistem elektronik dalam bentuk e-tendering an e-purchasing berbasis katalog elektronik,” terang Roni.

Lebih lanjut, 5 kementerian beranggaran besar yang menyedot perhatian publik dalam proses pengadaannya ini, sengaja dipilih sebagai contoh pelaksanaan katalog sektoral di sektor kementerian. Diharapkan pada sektor kementerian, lembaga, instansi, baik pusat maupun daerah akan terpacu untuk mengikuti jejak langkah berikutnya dalam mengimplementasikan e-Purchasing dengan sistem katalog elektronik sektoral maupun katalog daerah.

 

Sistem katalog elektronik sendiri dimulai sejak tahun 2012, selama lebih dari 7 tahun LKPP terus berinovasi dalam mengembangkan kebijakan pengadaan yang dibarengi dengan fitur aplikasi yang mengikuti situasi pasar terkini demi pemenuhan pengadaan yang cepat dan optimal.

Sesuai perkembangannya transaksi pengadaan dari tahun ke tahun mengalami tren peningkatan. LKPP sendiri mencatat setidaknya terdapat peningkatan jumlah transaksi e-purchasing pada tahun 2017 sebesar Rp49,72Triliun menjadi Rp54,89Triliun ditahun 2018 lalu.

Katalog sektoral yang sebelumnya sudah diterapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga KPU membuktikan efisiensinnya melalui pengadaan logistik KPU hingga 40 persen.

"Efisiensinya yang sudah konkret tentunya yang di KPU 40 persen lebih hemat," ungkap Roni saat konferensi pers berlangsung.

Efisiensi tersebut diharapkan dapat terimplementasi pada tingkat pusat dan provinsi. Dengan begitu, prinsip belanja cepat cara tepat yang diemban katalog elektronik bisa terwujud dengan efektif di 5 kementerian dan 34 Provinsi pada rencana aksi 2019 hingga 2020 nanti.

Selain sebagai aksi pencegahan korupsi, inovasi LKPP melaksanakan inisiatif strategis juga sebagai bagian tujuan pengadaan yang mampu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, serta pembangunan yang berkelanjutan.

 


Lihat juga : Sinergi LKPP dan 5 Kementerian Berantas Korupsi Dengan Katalog Sektoral 

 

 


 

Dengan menjaga lingkungan pengadaan yang aman, transparan, dan akuntabel diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa yang memberikan manfaat akselerasi bagi Indonesia dalam mencapai kesejahteraan. (Ai)