• E-Katalog LKPP | E-Katalog LKPP

Katalog  Ditulis oleh A. Priyo Utomo - 19 Jan 2022

Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam upaya meningkatkan pembelian dan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan serta melaksanakan arahan Presiden, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia selaku Ketua Tim Nasional P3DN menyampaikan arahan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik indonesia, dan Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (Surat Nomor B-0087/MENKO/MARVES/PE.00/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 perihal Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sebagai berikut:

  1. Kewajiban penggunaan PDN diatur di dalam Pasal 85-89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah sebagaimana diubah pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengatur bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus telah merencanakan penggunaan PDN sejak penyusunan spesifikasi teknis/KAK barang/jasa;
  2. Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung RI, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Lembaga Non Kementerian agar mengendalikan penggunaan produk impor dalam setiap pengadaan barang/jasa di instansi masing-masing melalui arahan tertulis kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, dan Kepala Satuan Kerja instansi sebagaimana telah dilakukan di Kementeria PUPR dan Kementerian Perindustrian;
  3. Arahan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat berisi
    1. pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib menggunakan PDN yang memiliki nilai TKDN minimal 25% apabila telah terdapat PDN dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobor Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%,
    2. penggunaan produk impor atau PDN dengan nilai TKDN dibawah 25% hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri/Pimpinan Lembaga, dan
    3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib melakukan pengendalian terhadap pemenuhan spesifikasi teknis/KAK dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memaksimalkan penggunaan PDN.
  4. Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung RI, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang belum membentuk Tim P3DN di instansi masing-masing agar segera membentuk Tim P3DN sesuai ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan industri;
  5. Menteri Dalam Negeri agar meneruskan arahan ini kepada para Gubernur/Walikota/Bupati seluruh Indonesia;
  6. Menteri BUMN agar meneruskan arahan ini kepada para pimpinan BUMN, anak usaha, dan afiliasinya;
  7. Berdasarkan hal tersebut di atas, Ketua Tim Nasional P3DN menggaris bawahi bahwa bentuk nyata keberpihakan terhadap produk-produk dalam negeri dapat dilakukan melalui pengalokasian dan pembelian PDN dalam jumlah dan persentase besar dari DIPA masing-masing K/L. Ini adalah semangat uatama dari P3DN yang kemudian juga termanifestasi dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.


Tags : katalog PDN Produk Dalam Negeri


Ditulis oleh A. Priyo Utomo - 19 Jan 2022
Katalog 0x Dilihat

Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam upaya meningkatkan pembelian dan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan serta melaksanakan arahan Presiden, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia selaku Ketua Tim Nasional P3DN menyampaikan arahan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik indonesia, dan Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (Surat Nomor B-0087/MENKO/MARVES/PE.00/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 perihal Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sebagai berikut:

  1. Kewajiban penggunaan PDN diatur di dalam Pasal 85-89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah sebagaimana diubah pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengatur bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus telah merencanakan penggunaan PDN sejak penyusunan spesifikasi teknis/KAK barang/jasa;
  2. Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung RI, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Lembaga Non Kementerian agar mengendalikan penggunaan produk impor dalam setiap pengadaan barang/jasa di instansi masing-masing melalui arahan tertulis kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, dan Kepala Satuan Kerja instansi sebagaimana telah dilakukan di Kementeria PUPR dan Kementerian Perindustrian;
  3. Arahan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat berisi
    1. pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib menggunakan PDN yang memiliki nilai TKDN minimal 25% apabila telah terdapat PDN dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobor Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%,
    2. penggunaan produk impor atau PDN dengan nilai TKDN dibawah 25% hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri/Pimpinan Lembaga, dan
    3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib melakukan pengendalian terhadap pemenuhan spesifikasi teknis/KAK dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memaksimalkan penggunaan PDN.
  4. Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung RI, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang belum membentuk Tim P3DN di instansi masing-masing agar segera membentuk Tim P3DN sesuai ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan industri;
  5. Menteri Dalam Negeri agar meneruskan arahan ini kepada para Gubernur/Walikota/Bupati seluruh Indonesia;
  6. Menteri BUMN agar meneruskan arahan ini kepada para pimpinan BUMN, anak usaha, dan afiliasinya;
  7. Berdasarkan hal tersebut di atas, Ketua Tim Nasional P3DN menggaris bawahi bahwa bentuk nyata keberpihakan terhadap produk-produk dalam negeri dapat dilakukan melalui pengalokasian dan pembelian PDN dalam jumlah dan persentase besar dari DIPA masing-masing K/L. Ini adalah semangat uatama dari P3DN yang kemudian juga termanifestasi dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.


Tags : katalog PDN Produk Dalam Negeri