• E-Katalog LKPP | E-Katalog LKPP

Katalog  Editor by Aina Isnaini - 13 Mar 2019

LKPP Kumpulkan Perwakilan 34 Provinsi Demi Percepatan Katalog Elektronik Lokal

Yogyakarta – Setelah sebelumnya LKPP telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman katalog sektoral dengan 5 kementerian target Stranas (Strategi Nasional), kali ini LKPP melakukan target selanjutnya yaitu kegiatan sosialisasi katalog lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 5 maret 2019 lalu.

Sebagai tuan rumah dalam pelaksanaannya, D.I. Yogyakarta yang dalam sambutannya diwakili oleh Asisten Sekretaris Daerah Prov. DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Trisaktiyana, menyampaikan sambutan positifnya dihadapan seluruh perwakilan tiap provinsi.

“Kita tahu kalau mencegah itu lebih baik daripada mengobati, dalam hal tindak pidana korupsi juga tentu saja kita mengedepankan tapi kadang kalah dengan proses penindakan dimana itu lebih terekspos di ranah publik dibanding proses pencegahannya, untuk itu kami sangat berterima kasih kepada LKPP dan KPK, karena proses pencegahan korupsi dimulai dari pengadaan barang dan jasa diawali di sini,” ungkap Trisaktiyana di Hotel Tentrem Yogyakarta.

Trisakti juga menyoroti perkembangan dunia bisnis yang saat ini dipengaruhi oleh dunia digital yang dalam perkembangannya sudah memasuki revolusi 4.0.

“Saat ini sistem perekonomian dunia memasuki era revolusi industrI 4.0 dimana revolusi industri 4.0 dicirikan dengan internet of feeds dimana apa-apa serba internet, sehingga barangkali kalau dalam proses pengadaan barang dan jasa kalau kita masih menggunakan pola pengadaan barang jasa yang tidak sesuai dengan mainstream revolusi industri 4.0 ya barangkali sudah tidak pada jamannya lagi, jadi e-catalogue (katalog elektronik, red) bagian dari pencegahan korupsi dari proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan revolusi 4.0.” tambah Trisakti.


Lihat juga : Sinergi LKPP dan 5 Kementerian Berantas Korupsi Dengan Katalog Sektoral


Menghadapi revolusi 4.0 yang juga berdampak pada aspek pengadaan barang dan jasa, untuk itu pemerintah sangat mendukung peran aplikasi dalam memasuki pengadaan barang dan jasa yang lebih modern, profesional, dan akuntabel.

Implementasi pengadaan yang modern melalui aplikasi katalog elektronik juga tidak bisa terlepas dari peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam hal ini ditangani khusus oleh tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Tim Ahli Sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Korsupgah dan Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi, Hayidrali, mengungkapkan bahwa proses katalog elektronik lokal akan terus dipantau pengawasannya oleh KPK.

“Menurut data KPK, 80% kasus korupsi adalah dari pengadaan barang dan jasa untuk itu sangat perlu penanganan khusus.”

Selaras dengan ungkapan Hayidrali, Diah Ambarawaty, juga menyetujui pengawasan yang dilakukan Stranas PK

“Salah satu fokus dari aksi pencegahan korupsi yaitu adalah fokus kepada keuangan negara yang mana keuangan negeri dilihat dari sisi pengeluaran atau belanja dan nilai belanja masih mendominasi dan menjadi magnitude yang besar, sehingga hal ini perlu pengawasan yang ketat dan juga pencegahan terhadap kebocoran-kebocoran sangat memiliki pengharuh,” terang Diah.

 

Dalam kesempatan tersebut Diah juga membuka kesempatan diskusi terbuka kepada seluruh perwakilan terkait aspek regulasi, target pelaksanaanya, dan juga tahapan pelaksanaan rencana aksi pembentukan katalog elektronik di 34 provinsi.

Dengan begitu kedepannya seluruh pemerintah provinsi dapat memiliki pemahaman yang sama mengenai tahapan pelaksanaan proses pembentukan katalog elektronik lokal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Selanjutnya, momentum diskusi ini dapat membuka pintu baik dalam kerjasama pelaksanaan katalog elektronik lokal yang ditandai dengan segera dilakukannya proses penandatangan nota kesepahaman di masing-masing provinsi, sehingga percepatan kesejahteraan Indonesia mampu terwujud dengan baik. (Ai)




Editor by Aina Isnaini - 13 Mar 2019
Katalog 39x Viewers

LKPP Kumpulkan Perwakilan 34 Provinsi Demi Percepatan Katalog Elektronik Lokal

Yogyakarta – Setelah sebelumnya LKPP telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman katalog sektoral dengan 5 kementerian target Stranas (Strategi Nasional), kali ini LKPP melakukan target selanjutnya yaitu kegiatan sosialisasi katalog lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 5 maret 2019 lalu.

Sebagai tuan rumah dalam pelaksanaannya, D.I. Yogyakarta yang dalam sambutannya diwakili oleh Asisten Sekretaris Daerah Prov. DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Trisaktiyana, menyampaikan sambutan positifnya dihadapan seluruh perwakilan tiap provinsi.

“Kita tahu kalau mencegah itu lebih baik daripada mengobati, dalam hal tindak pidana korupsi juga tentu saja kita mengedepankan tapi kadang kalah dengan proses penindakan dimana itu lebih terekspos di ranah publik dibanding proses pencegahannya, untuk itu kami sangat berterima kasih kepada LKPP dan KPK, karena proses pencegahan korupsi dimulai dari pengadaan barang dan jasa diawali di sini,” ungkap Trisaktiyana di Hotel Tentrem Yogyakarta.

Trisakti juga menyoroti perkembangan dunia bisnis yang saat ini dipengaruhi oleh dunia digital yang dalam perkembangannya sudah memasuki revolusi 4.0.

“Saat ini sistem perekonomian dunia memasuki era revolusi industrI 4.0 dimana revolusi industri 4.0 dicirikan dengan internet of feeds dimana apa-apa serba internet, sehingga barangkali kalau dalam proses pengadaan barang dan jasa kalau kita masih menggunakan pola pengadaan barang jasa yang tidak sesuai dengan mainstream revolusi industri 4.0 ya barangkali sudah tidak pada jamannya lagi, jadi e-catalogue (katalog elektronik, red) bagian dari pencegahan korupsi dari proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan revolusi 4.0.” tambah Trisakti.


Lihat juga : Sinergi LKPP dan 5 Kementerian Berantas Korupsi Dengan Katalog Sektoral


Menghadapi revolusi 4.0 yang juga berdampak pada aspek pengadaan barang dan jasa, untuk itu pemerintah sangat mendukung peran aplikasi dalam memasuki pengadaan barang dan jasa yang lebih modern, profesional, dan akuntabel.

Implementasi pengadaan yang modern melalui aplikasi katalog elektronik juga tidak bisa terlepas dari peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam hal ini ditangani khusus oleh tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Tim Ahli Sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Korsupgah dan Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi, Hayidrali, mengungkapkan bahwa proses katalog elektronik lokal akan terus dipantau pengawasannya oleh KPK.

“Menurut data KPK, 80% kasus korupsi adalah dari pengadaan barang dan jasa untuk itu sangat perlu penanganan khusus.”

Selaras dengan ungkapan Hayidrali, Diah Ambarawaty, juga menyetujui pengawasan yang dilakukan Stranas PK

“Salah satu fokus dari aksi pencegahan korupsi yaitu adalah fokus kepada keuangan negara yang mana keuangan negeri dilihat dari sisi pengeluaran atau belanja dan nilai belanja masih mendominasi dan menjadi magnitude yang besar, sehingga hal ini perlu pengawasan yang ketat dan juga pencegahan terhadap kebocoran-kebocoran sangat memiliki pengharuh,” terang Diah.

 

Dalam kesempatan tersebut Diah juga membuka kesempatan diskusi terbuka kepada seluruh perwakilan terkait aspek regulasi, target pelaksanaanya, dan juga tahapan pelaksanaan rencana aksi pembentukan katalog elektronik di 34 provinsi.

Dengan begitu kedepannya seluruh pemerintah provinsi dapat memiliki pemahaman yang sama mengenai tahapan pelaksanaan proses pembentukan katalog elektronik lokal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Selanjutnya, momentum diskusi ini dapat membuka pintu baik dalam kerjasama pelaksanaan katalog elektronik lokal yang ditandai dengan segera dilakukannya proses penandatangan nota kesepahaman di masing-masing provinsi, sehingga percepatan kesejahteraan Indonesia mampu terwujud dengan baik. (Ai)