• E-Katalog LKPP | E-Katalog LKPP

Pengumuman  Ditulis oleh Muhammad Arief Setiawan - 10 Jun 2024

Pengumuman Larangan Pencantuman Barang

E-Katalog LKPP

 

Bersamaan dengan ini kami sampaikan larangan pencatuman barang pada Katalog Elektronik dengan kriteria berikut:

  1. Berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, menyatakan bahwa “Setiap Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio dan sengaja didesain untuk :
    1. Memblokir, mengacaukan / mengacak, dan/atau mengganggu penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang berizin; atau
    2. Menimbulkan gangguan elektromagnetik kepada masyarakat dan/atau Penyelenggaraan Telekomunikasi 
    3. Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi tersebut adalah Jammer dan/atau Pemblokir Signal

Dilarang dibuat, dirakit, dimasukan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikecualikan bagi penggunaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Wajib mendapatkan persetujuan Menteri Komunikasi dan Informatika.

  1. Berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan khusus Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi berupa penguat signal (Repeater / Booster GSM) sistem komunikasi bergerak seluler diwajibkan melampirkan Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Indonesia.

Dalam hal penyedia Katalog Elektronik melakukan penayangan produk sebagaimana pada angka 1 tidak melampirkan Surat Persetujuan Perdagangan/Penggunaan dari Menteri Komunikasi dan Informatika dan pada angka 2 tidak melampirkan Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Operator Seluler terkait, maka konten pada produk akan di turun tayangkan dalam Katalog Elektronik.

 




Ditulis oleh Muhammad Arief Setiawan - 10 Jun 2024
Pengumuman 0x Dilihat

Pengumuman Larangan Pencantuman Barang

Bersamaan dengan ini kami sampaikan larangan pencatuman barang pada Katalog Elektronik dengan kriteria berikut:

  1. Berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, menyatakan bahwa “Setiap Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio dan sengaja didesain untuk :
    1. Memblokir, mengacaukan / mengacak, dan/atau mengganggu penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang berizin; atau
    2. Menimbulkan gangguan elektromagnetik kepada masyarakat dan/atau Penyelenggaraan Telekomunikasi 
    3. Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi tersebut adalah Jammer dan/atau Pemblokir Signal

Dilarang dibuat, dirakit, dimasukan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikecualikan bagi penggunaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Wajib mendapatkan persetujuan Menteri Komunikasi dan Informatika.

  1. Berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan khusus Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi berupa penguat signal (Repeater / Booster GSM) sistem komunikasi bergerak seluler diwajibkan melampirkan Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Indonesia.

Dalam hal penyedia Katalog Elektronik melakukan penayangan produk sebagaimana pada angka 1 tidak melampirkan Surat Persetujuan Perdagangan/Penggunaan dari Menteri Komunikasi dan Informatika dan pada angka 2 tidak melampirkan Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Operator Seluler terkait, maka konten pada produk akan di turun tayangkan dalam Katalog Elektronik.