Syarat dan Ketentuan
Penting : Semua pengguna sistem ini terikat dengan Persyaratan dan Ketentuan.

PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENGGUNAAN E-PURCHASING PEMERINTAH

  1. KETENTUAN UMUM
  2. Definisi e-Purchasing Pemerintah
    Semua definisi tetap mengacu pada definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik dan e-Purchasing di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Lainnya.
    1. Pengguna (user) adalah pemakai aplikasi e-Purchasing yang memiliki User ID dan Password yang telah ter-registrasi di LPSE;
    2. User ID adalah nama dan pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi dalam website LPSE;
    3. Password adalah kumpulan karakter yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi User ID pada website LPSE;
    4. User ID dan Password yang masih aktif dapat digunakan oleh Pengguna untuk mengikuti pengadaan melalui aplikasi e-Purchasing;
    5. Dengan menjadi Pengguna aplikasi e-Purchasing maka Pengguna dianggap telah memahami, mengerti dan menyetujui semua isi di dalam Persyaratan dan Ketentuan Pengguna Sistem e-Purchasing Pemerintah, Petunjuk Penggunaan, dan ketentuan lain yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

  3. KEANGGOTAAN PENGGUNA
    1. Registrasi Pengguna
    2. Pejabat Pengadaan / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat yang ditunjuk oleh Instansi/Institusi selaku Pemesan/Pembeli, mengajukan permintaan sebagai Pengguna SPSE kepada pengelola LPSE bagi Pejabat Pengadaan (Pemesan) / PPK (Pembeli) suatu paket pekerjaan tertentu.
    3. Persyaratan Registrasi Pengguna
    4. Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pejabat Pengadaan (Pemesan) / PPK (Pembeli).
    5. Kewajiban Pengguna
      1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
      2. Masing-masing penyedia barang/jasa hanya diperkenankan memiliki 1 (satu) User ID dan Password;
      3. Setiap Pengguna bertanggung jawab melindungi kerahasiaan hak akses dan aktivitas lainnya dalam e-Purchasing;
      4. Setiap penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik User ID dan Password;
      5. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi yang tidak diperuntukkan bagi khalayak umum.
    6. Ketentuan Pengguna
      1. Pengguna setuju bahwa transaksi yang dilakukan melalui e-Purchasing tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
      2. Pengguna wajib tunduk dan taat pada semua peraturan dan komunikasi data baik di wilayah Indonesia maupun dari dan keluar wilayah Indonesia melalui website e-Purchasing;
      3. Pengguna bertanggung jawab penuh atas isi transaksi (contents of data) yang dilakukan dalam e-Purchasing;
      4. Pengguna dilarang saling mengganggu proses transaksi dan/atau layanan lain yang dilakukan dalam e-Purchasing;
      5. Pengguna setuju bahwa usaha untuk memanipulasi data, mengacaukan sistem elektronik dan jaringannya adalah tindakan melanggar hukum.
    7. Pembatalan Keanggotaan Pengguna
      1. Pengelola e-Purchasing berhak membatalkan/menunda/menghalangi sementara hak akses Pengguna apabila ditemukan adanya informasi/transaksi/aktivitas lain yang tidak dibenarkan sesuai ketentuan yang berlaku;
      2. Pengguna mengundurkan diri dengan cara mengirimkan surat permohonan dan disampaikan kepada pengelola e-Purchasing yang dapat dikirimkan melalui sarana elektronik (email).

  4. PROSES E-PURCHASING
    1. Persiapan e-Purchasing
    2. Pejabat Pengadaan (Pemesan) / PPK (Pembeli) wajib melihat e-Catalogue Pemerintah melalui situs e-Catalogue untuk melihat daftar produk barang/jasa yang dapat dibeli melalui e-Purchasing. Data-data yang dapat dilihat antara lain : Nama Produk Barang/Jasa, Nama Penyedia, Wilayah Jual, Harga, Jaringan Distribusi, dan Kontrak Payung.
    3. Proses e-Purchasing
      1. Pejabat Pengadaan (Pemesan) / PPK (Pembeli) membuat paket pemesanan produk barang/jasa dalam e-Purchasing. Pejabat Pengadaan (Pemesan) / PPK (Pembeli) memasukkan data yang diminta dalam e-Purchasing untuk pembuatan paket pemesanan produk barang/jasa. Satu paket pemesanan produk barang/jasa dapat terdiri dari beberapa jenis produk barang/jasa untuk komoditas yang sama;
      2. Setelah Paket dibuat, Pejabat Pengadaan (Pemesan) / PPK (Pembeli) mengirimkan data paket tersebut ke Penyedia;
      3. Penyedia memberikan konfirmasi kepada Pejabat Pengadaan (Pemesan) / PPK (Pembeli) mengenai pemesanan paket dan menentukan distributor/pelaksana pekerjaan untuk paket tersebut;
      4. Pejabat Pengadaan (Pemesan) menerima konfirmasi dari penyedia dan meneruskan paket pemesanan tersebut kepada PPK (Pembeli) apabila yang membuat paket adalah Pejabat Pengadaan (Pemesan);
      5. PPK (Pembeli) menerima konfirmasi paket pemesanan dan menunggu konfirmasi pengiriman dari Distributor/pelaksana pekerjaan;
      6. Distributor/pelaksana pekerjaan memberikan konfirmasi pengiriman paket kepada PPK (Pembeli). Distributor/pelaksana pekerjaan dapat memperbaharui status pengiriman paket pemesanan;
      7. PPK (Pembeli) menerima konfirmasi pengiriman paket pemesanan dari Distributor/pelaksana pekerjaan.
    4. Kontrak
    5. Setelah data-data yang akan dibeli lengkap, PPK (Pembeli) mengunduh format Kontrak Pengadaan dan melakukan kontrak dengan Distributor/Pelaksana Pekerjaan yang ditunjuk oleh Penyedia. Kesepakatan yang sudah ada dalam contoh format kontrak dapat ditambah maupun dikurangi sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara PPK (Pembeli) dengan Distributor/Pelaksana Pekerjaan tersebut.
    6. Cetak Surat Pesanan
    7. Pejabat Pengadaan (Pemesan) / PPK (Pembeli) mengunduh format Surat Pesanan pada aplikasi e-Purchasing. Format Surat Pesanan dapat ditambah maupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan Pejabat Pengadaan (Pemesan) / PPK (Pembeli). Setelah Surat Pesanan dicetak, Pejabat Pengadaan (Pemesan) / PPK (Pembeli) dapat memberikan Surat Pesanan tersebut kepada Penyedia untuk ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan (Pemesan) / PPK (Pembeli) dan Penyedia.
    8. Pembayaran serta Serah Terima
    9. Setelah Surat Pesanan disampaikan kepada Penyedia, Penyedia/Distributor/Pelaksana Pekerjaan akan mengirimkan tagihan pembayaran dan memasukkan status pengiriman paket dalam e-Purchasing. PPK (Pembeli) memasukkan tanggal tagihan, tanggal pembayaran, dan tanggal produk barang/jasa diterima di dalam e-Purchasing Pemerintah.

  5. TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT
    1. LKPP dan afiliasinya tidak bertanggung jawab atas semua akibat karena keterlambatan/kesalahan/kerusakan penerimaan data pengadaan yang terjadi pada e-Purchasing yang dilakukan Pengguna dan Pihak lain;
    2. LKPP dan afiliasinya tidak bertanggung jawab atas semua akibat adanya gangguan infrastruktur yang berakibat pada tertanggungnya proses penggunaan e-Purchasing;
    3. LKPP dan afiliasinya tidak bertanggung jawab atas segala akibat penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pengguna atau Pihak lain;
    4. LKPP dan afiliasinya tidak menjamin e-Purchasing berlangsung terus tanpa adanya gangguan. LKPP berusaha terus meningkatkan dan memperbaiki performance aplikasinya;
    5. LKPP dan afiliasinya tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi, yang mengakibatkan tidak tersedianya barang atau timbulnya biaya;
    6. Pengguna e-Purchasing dengan tidak mengindahkan ketentuan ini, mengakibatkan penerimaan segala resiko yang ditimbulkan dari penggunaan e-Purchasing yang tidak terbatas pada tidak dapat dilanjutkannya proses pengadaan barang/jasa.

  6. PERSELISIHAN
  7. Pengguna setuju bahwa perselisihan yang terjadi antara Pengguna dan LKPP dan/atau afiliasinya diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, pengguna dan LKPP sepakat untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan yang berada di wilayah Indonesia.

  8. HAK CIPTA
    1. Dilarang mengutip atau meng-copy sebagian atau seluruh isi yang terdapat di dalam e-Purchasing tanpa ijin tertulis dari LKPP. Pelanggaran atas ketentuan ini akan dituntut dan digugat berdasarkan peraturan hukum pidana dan perdata yang berlaku di Indonesia;
    2. Pengguna setuju tidak akan dengan cara apapun memanfaatkan, memperbanyak, atau berperan dalam penjualan/menyebarkan setiap isi yang diperoleh dari e-Purchasing untuk kepentingan pribadi dan/atau komersial.

  9. PERUBAHAN
    1. LKPP dan afiliasinya berhak/dapat menambah, mengurangi, memperbaiki aturan dan ketentuan e-Purchasing ini setiap saat, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya;
    2. LKPP dan afiliasinya berhak/dapat menambah, mengurangi, memperbaiki fasilitas yang disediakan aplikasi ini setiap saat, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya;
    3. Pengguna wajib taat kepada aturan dan ketentuan yang telah ditambah, dikurangi, diperbaiki tersebut. Apabila pengguna tidak setuju dapat mengajukan keberatan dan mengundurkan diri dari keikutsertaannya sebagai Pengguna e-Purchasing;
    4. Dengan maupun tanpa alasan, LKPP dan afiliasinya berhak menghentikan penggunaan, e-Purchasing dan akses jasa ini tanpa menanggung kewajiban apapun kepada pengguna apabila penghentian operasional ini terpaksa dilakukan.